Laporan Keuangan Unpad 2010, Wajar dengan Pengecualian

14 09 2011

Sebagai instansi yang menggunakan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), Universitas Padjadjaran terus memenuhi kewajibannya dalam hal laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Maka, sesuai dengan PP Nomor 23 tahun 2005 tentang PK-BLU, Unpad bersedia diaudit secara independen oleh akuntan publik. Terhadap ketentuan ini, dalam 3 bulan terakhir audit memang telah dilakukan oleh auditor independen. Dan, didapat opini bahwa laporan keuangan Unpad tahun 2010, adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified of Opinion).

Cahya Irawady, SE., MSi., Ak. (Foto: Tedi Yusup)*

Demikian disampaikan Ketua Satuan Pengawasan Intern (SPI), Cahya Irawady, SE., MSi., Ak., saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung 2 lantai 3 Kampus Unpad, Jln. Dipati Ukur No.35 Bandung, Jumat (9/09) lalu.

“Audit ini baru pertama kali dilakukan untuk tahun 2010. Dasarnya adalah kita sudah beralih ke PK-BLU. Salah satu persyaratan administratif  untuk menjadi PK-BLU adalah laporan audit terakhir dan bersedia diaudit secara independen” kata Cahya,

Dijelaskan bahwa ada 4 jenis opini akuntan publik dari yang terbaik hingga terburuk, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberi Opini (Disclaimer of Opinion), dan Pendapat Tidak Setuju (Adverse of Opinion).

“Dalam hal ini, Unpad mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena masih ada unit-unit yang belum mencatatkan pendapatannya secara memadai,” kata Cahya.

Kantor Akuntan publik Heliantono & Rekan yang juga berafiliasi dengan Masamitsu Magawa Jepang tersebut mencatat bahwa ada sejumlah unit yang tidak mencatat secara baik pengelolaan keuangannya. Hal tersebut dilakukan secara sampling dari sekira 25 persen dari puluhan unit yang ada di Unpad. Sementara untuk jumlah transaksi, Unpad sendiri memiliki 24.000 transaksi di tahun 2010.

“Unit-unit yang menjadi sample dan diketahui tidak mencatat dengan baik, biasanya dalam hal, terlambat melaporkan, dokumen tidak lengkap, atau buktinya tidak ada. Sebetulnya kalau kita tertib, Unpad bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” jelas Cahya.

Namun, opini WDP ini tambah Cahya merupakan opini terbaik yang diberikan kepada perguruan tinggi. Karena, masih banyak instansi, bahkan di lingkungan kementerian sendiri yang oleh akuntan publik malah tidak diberikan opini (Disclaimer of Opinion).

“Berarti atas opini ini, harus ada tindak lanjut bagi unit-unit yang didapat belum mencatat laporannya dengan memadai. Unpad sendiri secara rutin, 3 bulan sekali terus menyampaikan laporan keuangan ke Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Keuangan,” tambah Cahya. Untuk laporan atas audit yang telah dilakukan ini, Cahya menjelaskan telah disampaikan ke Kementerian terkait sejak 19 Agustus 2011 lalu.

Pada kesempatan yang sama, Cahya mengatakan bahwa Unpad terus menerus memperbaiki Sistem Informasi Keuangan. Untuk software, saat ini masih dalam tahap uji coba, dan diproyeksikan akan diluncurkan pada 2012.

“Selama ini, kita masih semi manual dalam pencatatan. Kalau tidak diiringi dengan Sistem Informasi Keuangan yang baik, tentu saja akan sulit. Maka, kita sudah siapkan modelnya. Kedepan, audit secara internal akan dilakukan secara lebih cepat dan lebih mudah,” tutup Cahya. (unpad)

About these ads

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: