SMUP, Sang Penopang Dana

5 10 2010

Untuk menjalani perkuliahan dengan baik, mahasiswa niscaya membutuhkan berbagai fasilitas pendukung. Dalam memenuhi hal tersebut, mau-tak mau dana menjadi syarat yang mutlak. Menurut Kompas (5 Mei 2009) dalam berita yang berjudul, “Unpad Tidak Tingkatkan Kuota SMUP, beban biaya ideal (unit cost) yang ditetapkan pemerintah adalah Rp. 18 juta per tahun per mahasiswa. Tetapi ini  standar tahun 2003. Sekarang bisa jadi kurang-lebih Rp 27 juta/mahasiswa/tahun.

“Tiap fakultas memiliki unit cost yang berbeda. Fakultas Kedokteran Rp 175 juta, karena mereka menyelenggarakan program PBL (Problem Based Learning). Dengan PBL ini, maka yang terjadi mereka lebih mengarah kepada tutorial. Tutorial itu satu kelas hanya terdiri dari 10 orang, mungkin. Jadi kalau setahun FK menerima 300 mahasiswa, berarti pada jam yang sama harus disiapkan 30 orang dosen. Tiga puluh orang dosen secara serempak, mereka juga diberikan tambahan honorarium,” ujar Rektor Unpad, Prof. Dr. Ganjar Kurnia kepada Warta LPPM baru-baru ini di ruang kerjanya.

Seleksi Masuk Universitas Padjadajaran (SMUP) 2009 di Aula Graha Sanusi Hardjadinata Unpad Jln. Dipatiukur Kota Bandung.Sumber foto : Ade Bayu Indra/www.pikiran.rakyat.com

Unit cost adalah besaran biaya pendidikan yang dihitung berdasarkan berbagai komponen. Menurut Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Unpad, Prof. Dr. Rina Indiastuti, komponen tersebut mencangkup biaya personel, biaya fasilitas pendidikan, pendukungan pendidikan, jasa pelayanan, dan manajerial. Apabila kita melihat jumlah dana yang dikeluarkan oleh mahasiswa jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri), maka unit cost ideal yang ditetapkan pemerintah jauh dari terpenuhi.

Rina menjelaskan, sebagian kekurangan dana dapat ditutupi dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dan sebagian lagi melalui dana-dana silang. Contohnya, dari mahasiswa baru yang diterima melalui jalur Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) yang memberi sumbangan besar.

“Saya kira terutama adalah daya tampung yang masih memungkinkan. Peminat Unpad cukup banyak, sehingga program ini dibuka,” jelas Ganjar mengenai alasan Unpad membuka jalur masuk mandiri tersebut.

SMUP adalah tes masuk yang diselenggarakan oleh Unpad sendiri. Dalam pelaksanaannya, peserta mengerjakan tes tertulis untuk mengetahui kemampuan akademis dan belajarnya. Mahasiswa yang lolos SMUP diwajibkan membayar Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) yang nilainya berbeda untuk tiap program atau jenjang, dan berbeda pula antara satu fakultas dengan fakultas lain. Berbeda dengan jalur masuk mandiri di univeristas lain, SMUP tidak mengambil alih kuota jalur masuk SNMPTN.

“SMUP mulai 2006. Sampai sekarang ‘ngga ada perubahan kuota. Prinsipnya kurang lebih 65% SNMPTN, 35% SMUP, perbandingan dari total mahasiswa. Tapi apabila dibandingkan dengan penerimaan 2006, SNMPTN tidak pernah berkurang jumlahnya, kami selalu menerima sekitar 3700 mahasiswa. Jadi yang SMUP itu penambahan dari kapasitas daya tampung yang ada,” tegas Ganjar.

Ketika ditemui Warta LPPM baru-baru ini, Ketua SMUP 2009, Prof. Dr. H. Ponpon S. Idjradinata dan timnya baru saja menyelesaikan pelaksanaan SMUP program Sarjana (S1) dan bersiap-siap menyelenggarakan ujian SMUP program Diploma. Jumlah peserta SMUP tahun ini meningkat sekitar 20%. Tahun lalu pesertanya sekitar 12.000 orang, sedangkan tahun ini 15.600 orang.

“Yang mendaftar itu paling banyak dari Bandung dan sekitarnya, kemudian Jakarta, ketiga Banten, dan keempat dari luar Jawa,” ungkap Ponpon mengenai asal SLTA para peserta SMUP.

Untuk efisiensi dan kepraktisan, pendaftaran SMUP dapat dilakukan secara online dan offline. Pendaftaran melalui website dilakukan untuk penyelenggaraan ujian di Bandung, sementara pendaftaran manual untuk penyelenggaraan ujian di luar Bandung. Menurut Deni Heriadi, Koordinator SMUP D3 dan D4, ujian SMUP dilaksanakan di Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang, Banten, Tasikmalaya, Cirebon, Pekanbaru, Padang, Batam, dan Banjarmasin. Penyediaan tempat ujian di luar Bandung dilakukan melalui kerjasama dengan badan-badan yang terkait dengan pendidikan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Panitia SMUP 2009, program eksakta yang paling/sangat diminati adalah Kedokteran, Farmasi, Teknik Geologi, Kedokteran Gigi, dan Psikologi, sementara lima program noneksakta yang paling/sangat diminati adalah Ilmu Komunikasi,  Akuntansi, Hukum, Manajemen, dan Hubungan Internasional.

Apabila diperhatikan lebih seksama, program yang paling banyak peminatnya ini juga menetapkan Dana Pengembangan Pendidikan  (DPP) minimum yang cukup besar. Misalnya, untuk menjadi mahasiswa FK melalui SMUP, DPP-nya  minimal Rp 175 juta, sedangkan DPP tiap mahasiswa baru Jurusan Manajemen atau Jurusan  Akuntansi minimal Rp. 55 juta.

“Dana Pengembangan Pendidikan adalah untuk pengembangan program. Misalnya, membangun gedung, menjalin kelas internasional. Untuk yang banyak peminatnya, betul, dana pengembangannya berbeda, tapi SPP-nya sama,” jelas Rina.

Ternyata SMUP tidak selalu menjadi jalur masuk yang mahal. Melalui program talent scouting, mahasiswa yang bertalenta mendapatkan sponsorship pembiayaan studi untuk program sarjana. Menurut Rina, program talent scouting merupakan hasil kerjasama antara Unpad dengan Program “I am Here” dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dan Pemerintah Daerah Kabupaten di kawasan Jawa Barat. Ketika Warta LPPM meliput, proses penyeleksian talent scouting belum selesai. Tahun lalu sekitar 50 mahasiswa baru meraih beasiswa tersebut.

Upaya Peningkatan Kualitas

Jalur SMUP kini memasuki tahun keempat. Dalam perjalanannya, rupanya jalur mandiri ini mendapat kritikan yang tidak sedikit dari berbagai pihak, terutama kalangan mahasiswa. Banyak pihak mengkhawatirkan terjadinya komersialisasi kampus. Walau begitu, tidak dapat dipungkiri SMUP juga memberikan manfaat.

SMUP meningkatkan pelayanan dengan fasilitas pendaftaran online dan penyelenggaraan ujian di berbagai daerah. Jalur masuk ini juga memberikan sumbangan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Unpad. SMUP menjadi sumber subsidi silang untuk pengeluaran kampus, selain dari APBN. Namun demikian, angka Rp 18 juta per mahasiswa per tahun masih belum terpenuhi.

“Angka tersebut adalah idealnya, maksimum, dengan segala fasilitas yang bagus. Kita belum. Mungkin, setengahnya,” ungkap Rina ketika ditanya kesanggupan Unpad dalam memenuhi unit cost tersebut.

Unpad masih memiliki banyak “pekerjaan rumah” untuk diselesaikan. Misalnya, Fikom dan FISIP yang terlanjur kelebihan muatan, perlu segera dibenahi. Secara berkala Unpad menciptakan rasio yang pas antara jumlah mahasiswa dengan dosen dan fasilitas. Selain kuantitas, kualitas mahasiswa dan lulusan pun perlu diawasi dan ditingkatkan.

“Kita terus-menerus melakukan evaluasi terhadap program ini, termasuk juga kita mencoba melihat perbandingan, misalnya IPK antara mahasiswa yang diterima lewat jalur SMUP dengan mahasiswa yang non-SMUP,” tutur Ganjar.

Dengan berbagai usaha yang strategis yang dilakukan segenap jajaran di PTN besar ini,  Unpad sangat mungkin menjadi universitas yang terpandang di tingkat nasional dan global. Unpad tidak hanya memberikan fasilitas yang memadai bagi para mahasiswa dan dosen, tetapi juga mampu menghasilkan tunas-tunas bangsa yang unggul secara global. ***Yuliasri Perdani (yuliasri_p@yahoo.com)

Iklan

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: