Pengantar SNMPTN 2011

31 10 2010

Jumlah kuota mahasiswa yang diterima lewat Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2011 dipastikan akan bertambah. Ini setelah pemerintah menyelesaikan draft Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan sebagai pengganti dicabutnya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

“Jadi regulasi sementara ini memang penerimaan mahasiswa baru menjadi kewenangan otonomi dari perguruan tinggi negeri masing-masing. Tapi Alhamdulillah, semoga tidak lama karena berubah karena dalam dua tiga hari yang lalu kami baru menyelesaikan namanya draft Perubahan PP 17/2010 sebagai pengganti dari dicabutnya UU BHP,” kata Mendiknas Muhammad Nuh, di sela Seminar Nasional Fisika II di kampus C Unair Surabaya, Sabtu (17/7).

Mantan Rektor ITS ini menyatakan, salah satu pasal yang direvisi dalam PP tersebut ditetapkannya kuota sebanyak 60 persen mahasiswa yang harus diterima berasal dari seleksi yang diadakan secara nasional. Penetapan kuota ini menyusul banyaknya perguruan tinggi negeri (PTN) yang menetapkan kuota lewat jalur SNMPTN beragam serta jumlahnya semakin sedikit.

“Dengan PP baru harapannya akses masyarakat di daerah bisa lebih dijangkau. SNPMTN kan sudah menerapkan online registration tetapi yang diambil hanya 20 hingga 30 persen dari total daya tampung maka perluasan ini kan tidak sebanding,” katanya.

Nuh mengatakan, akses yang diperluas dan diimbangi dengan kapasitas yang semakin besar akan memberikan kesempatan bagi masyarakat di berbagai daerah untuk masuk ke PTN juga semakin luas. Sebelumnya akses tersebut lebih kecil lantaran kuota mahasiswa yang diterima lewat jalur SNMPTN besaranya sekitar 20 hingga 30 persen. Jika PP No. 17 Tahun 2010 tersebut jadi disyahkan maka tiap perguruan tinggi wajib menyediakan 60 persen daya tampungnya bagi peserta seleksi nasional atau SNMPTN.

“Sisanya 40 persen diharapkan masing-masing perguruan tinggi negeri dapat memanfaatkan dengan pertimbangan kekhususan. Misalkan saja juara olahraga terbaik atau juara apa yang terbaik sesuai dengan spesifik daerah masing-masing,” tambahnya.

Dengan menerbitkan PP itu, Kemendiknas ingin menutup pintu masuk setiap PTN yang semakin beragam. Pasalnya, sekarang semakin banyak PTN yang memiliki lebih dari tiga jalur untuk menerima mahasiswa. Hal ini tentunya akan membuat masyarakat semakin binggung dan membuang banyak biaya.

“Intinya kita tidak ingin masyarakat disajikan begitu banyak pintu di setiap perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini punya tiga atau empat pintu, yang lain punya empat pintu akhirnya costnya tidak efisien, karena daftar itu kan pakai uang juga,” jelasnya.

Nuh berharap, ke depan perguruan tinggi menetapkan kuota yang sama sebanyak 60 persen untuk seleksi nasional dan 40 persen sisanya menjadi kewenangan kampus.

Beasiswa Rp 1 triliun

Dalam kesempatan ini, Nuh juga menyatakan, Kementerian Pendidikan Nasional tengah menyiapkan dana sebesar Rp 1 triliun bagi dosen dan guru yang ingin menempuh studi di luar negeri. Kementerian Pendidikan Nasional tengah berkoordinasi dengan beberapa perguruan tinggi di Prancis untuk bisa bekerja sama dalam bidang pendidikan.

“Pemerintah menyiapkan beasiswa sebesar Rp 1 triliun bagi dosen dan guru yang ingin menuntut ilmu di luar negeri, khususnya gelar doktor (S3),” katanya.

Nuh menjelaskan, jumlah dosen yang bergelar S3 di Indonesia masih mencapai 23 ribu orang. Sedangkan total seluruh dosen mencapai 270 ribu. Ditargetkan di akhir tahun 2014 jumlah dosen S3 bisa mencapai 25 ribu atau meningkat menjadi 25 persen dari total keseluruhan dosen di Indonesia. Namun masalah utamanya terletak pada kemampuan Bahasa Inggris.

“Nilai TOEFL dosen kita rata-rata 600, tapi itu untuk dua orang,” sindirnya disambut tawa peserta seminar.

Ia mencontohkan, seorang dosen yang menempuh kuliah doktor bisa menghabiskan dana sebanyak 30 ribu dollar tiap tahunnya, jumlah ini sudah termasuk biaya hidup. Tetapi biaya tersebut dipayakan bisa ditekan lantaran ada kerja sama dalam pendidikan dengan Prancis.

“Karena ada kerja sama dengan Prancis, maka biaya tersebut bisa diminimalkan dan bisa digunakan untuk dua orang. Inilah keuntungan mempunyai kerjasama pendidikan dengan luar negeri,” tukasnya. m1

Draft Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan

Pasal 53B

(1) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib menjaring peserta didik baru program sarjana melalui pola penerimaan secara nasional paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah peserta didik baru yang diterima untuk setiap program studi pada program pendidikan sarjana.

(2) Pola penerimaan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penerimaan mahasiswa melalui penelusuran minat dan bakat atau bentuk lain yang sejenis.

(3) Peserta didik baru yang terjaring melalui pola penerimaan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola penerimaan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Iklan

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: